Sumber: kompasiana.com
Jepara Pos – Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa penurunan keterwakilan perempuan di tingkat legislatif dan pemerintahan dapat berdampak serius terhadap upaya mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis (17/10), Titi menyatakan bahwa semakin sempitnya ruang bagi perempuan dalam kekuasaan politik berpotensi memperburuk masalah diskriminasi dan marginalisasi yang mereka hadapi.
Titi Anggraini mencatat bahwa prediksinya mengenai jumlah perempuan yang akan terlibat dalam kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Ia memperkirakan keterwakilan perempuan di kabinet mendatang akan jauh dari target afirmasi 30 persen. “Ini adalah sebuah kemunduran yang jelas,” ungkapnya, menambahkan bahwa keberadaan perempuan dalam posisi strategis sangat penting untuk menciptakan kesetaraan di ruang publik.
Keterwakilan perempuan di pemerintahan, menurut Titi, bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang pesan politik yang ingin disampaikan. Hal ini mencerminkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan di posisi politik tidak hanya penting untuk kepentingan perempuan itu sendiri, tetapi juga dapat mendorong kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesetaraan gender.
“Pentingnya perempuan berada dalam posisi-posisi politik adalah untuk menyuarakan kepentingan yang khas bagi perempuan. Mereka lebih memahami isu-isu ini secara langsung, sehingga keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan pembangunan menjadi krusial,” jelas Titi.
Dalam konteks ini, sejumlah tokoh perempuan yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, menciptakan harapan baru. Di antara mereka terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pengusaha Widiyanti Putri Wardhana, dan politikus Meutya Hafid, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kabinet mendatang.
Meskipun terdapat harapan untuk keterwakilan perempuan, tantangan yang ada tetap besar. Titi Anggraini mengingatkan bahwa komitmen untuk memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Ini penting tidak hanya untuk menanggulangi isu-isu yang dihadapi perempuan dan anak, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang.
Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan dan legislatif sangatlah penting. Hal ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Titi, keberhasilan dalam menciptakan kesetaraan gender akan sangat tergantung pada seberapa banyak perempuan yang dapat memasuki posisi-posisi strategis dan diakui kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan.
